BANYUASIN — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok kegiatan KSP SD yang menyeret oknum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin kian memanas. Isu ini tak lagi sekadar rumor, melainkan telah memicu keresahan luas di kalangan publik. Jum’at (10/4/2026).
Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap dugaan praktik yang dinilai mencederai integritas dunia pendidikan tersebut.
Di hadapan awak media, Erwin menyatakan akan segera mengambil langkah tegas dengan memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, hingga oknum yang diduga terlibat.
“Semua akan kita panggil. Harus terang-benderang, ini kegiatan resmi atau praktik liar,” tegasnya.
Menurutnya, tidak boleh ada celah abu-abu dalam setiap aktivitas yang bersentuhan dengan institusi pendidikan, terlebih jika berpotensi membebani pihak sekolah atau pihak lain secara tidak sah.
Lebih lanjut, Erwin memberikan peringatan keras. Jika hasil penelusuran menemukan adanya pelanggaran hukum, maka penanganan kasus tidak akan berhenti pada level internal pemerintah daerah.
“Kalau terbukti melanggar hukum, kita serahkan ke aparat penegak hukum. Tidak ada toleransi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin serius mengusut dugaan pungli ini. Kasus yang semula dianggap persoalan internal kini berpotensi berkembang menjadi perkara hukum yang lebih luas, dengan konsekuensi serius bagi pihak-pihak yang terlibat.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai dasar hukum maupun legalitas kegiatan KSP SD yang dimaksud. Pemerintah daerah berjanji akan membuka seluruh fakta secara transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap sektor pendidikan.
